Bertemu Mendagri, Menhub Usul Bentuk Tim Kebijakan Bebas Truk Obesitas

Jakarta -

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengusulkan pembentukan Tim Nasional pelaksanaan kebijakan Zero Over Dimension dan Over Loading (ODOL). Usulan ini sebagai upaya untuk menangani truk berukuran dan bermuatan lebih yang terindikasi kerap menyebabkan kecelakaan di jalan raya.

Usulan tersebut disampaikan Dudy saat bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dudy mengatakan perlunya kolaborasi antara Kemenhub dengan Kemendagri dalam rangka penanganan truk ODOL atau truk berukuran dan bermuatan lebih yang terindikasi kerap menyebabkan kecelakaan di jalan raya.

Dudy menilai penguatan koordinasi dengan Kemendagri penting untuk dilakukan, khususnya terkait pengaturan kendaraan pengangkutan barang atau logistik.

"Terhadap fenomena ODOL, interest Kemenhub adalah terkait aspek keselamatan dan kelaik jalanan sarana angkutan barang serta konektivitas antarmoda. Karena itu, kolaborasi dengan Kemendagri dan Kepolisian menjadi sangat penting, khususnya untuk sejumlah kegiatan seperti uji berkala kendaraan, jembatan timbang, hingga penindakan pelanggaran di jalan raya," kata Dudy dalam keterangannya, dikutip Jumat (14/2/2025).

Untuk mewujudkan Zero ODOL, Dudy juga mengusulkan beberapa rekomendasi yang bisa diterapkan. Rekomendasi tersebut meliputi pembentukan Tim Nasional pelaksanaan kebijakan Zero ODOL, reformasi sistem transportasi angkutan barang, serta kerja sama pendidikan dan pelatihan SDM di bidang transportasi melalui fasilitas pendidikan dan pelatihan yang dimiliki Kemenhub.

Pada kesempatan yang sama, Dudy juga mengusulkan agar Pemerintah Daerah (Pemda) dapat terus berpartisipasi dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas selama periode Lebaran tahun 2025, seperti halnya tahun-tahun sebelumnya.

"Kementerian Perhubungan berharap agar Pemda yang wilayahnya menjadi tujuan utama mudik agar terus aktif mendukung kelancaran lalu lintas selama periode Lebaran tahun 2025. Hal ini penting untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan lancar kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan, baik ketika arus mudik atau balik," tambah Dudy.

Menurut Dudy, Kemenhub tidak bisa bekerja sendiri untuk menyukseskan angkutan Lebaran 2025. Perlu dukungan berbagai pihak, salah satunya dari Kemendagri.

Dia juga mengutarakan rencana optimalisasi Pusat Informasi Transportasi (Pusintrans) yang dimiliki oleh Kemenhub. Pusintrans merupakan sebuah fasilitas yang dapat memantau pergerakan penumpang, pergerakan sarana baik umum maupun pribadi, hingga prakiraan cuaca setiap hari selama 24 jam.

Dudy berharap adanya integrasi information antara Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Pusintrans Kemenhub. Data yang dimaksud, antara lain, information produksi lalu lintas keluar-masuk daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; information monitoring lalu lintas di Provinsi dan Kabupaten/Kota; serta information produksi angkutan penumpang di Terminal Tipe B yang notabene menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

"Dalam rangka mempersiapkan angkutan Lebaran 2025 yang lebih baik, Kemenhub berencana melakukan integrasi information pada Terminal Tipe B dengan Pusintrans. Rencananya, untuk fase pertama adalah integrasi information Terminal Tipe B di wilayah Pulau Jawa dengan target unrecorded pada April 2025," imbuh Dudy.

(kil/kil)