DPRD Minta Pramono Prioritaskan Masalah Ketenagakerjaan di Jakarta

Jakarta -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta segera menangani masalah ketenagakerjaan agar warga Jakarta tidak kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim mengingatkan, jika warga Jakarta kesulitan mencari pekerjaan, hal itu bisa sangat merugikan. "Jangan sampai warga Jakarta kesulitan cari kerja. Kalau itu terjadi ibarat ayam mati di lumbung padi," ujarnya dalam pernyataan yang disampaikan pada Kamis (13/3/2025).

Menurut Lukman, meskipun Jakarta memiliki masalah besar lainnya seperti kemacetan, banjir, dan polusi udara yang juga harus segera diperbaiki, masalah ketenagakerjaan tetap harus mendapat perhatian serius. Terlebih lagi, banyak warga Jakarta yang terdaftar dalam bursa tenaga kerja.

"Pemprov DKI Jakarta harus memprioritaskan program-program untuk warganya. Tentu tidak boleh berdiam diri kalau warganya kesulitan cari kerja," tegasnya.

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2024 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta tercatat sebesar 6,21%. Meskipun ada penurunan sebesar 0,32% dibandingkan tahun sebelumnya, masih terdapat lebih dari 600 ribu warga Jakarta yang menganggur, dari full 10,8 juta jiwa penduduk.

"Kalau mereka ngumpul, kawasan Monas bakal penuh sesak," candanya, merujuk pada banyaknya warga Jakarta yang masih mencari pekerjaan.

Sementara itu, jumlah warga Jakarta yang bekerja tercatat mencapai 5,11 juta orang pada Agustus 2024, meningkat sekitar 35 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar lapangan pekerjaan yang ada saat ini berasal dari sektor informal, yang menyerap 1,85 juta orang atau sekitar 36,31% dari full tenaga kerja di Jakarta. Sektor informal ini didominasi oleh bidang penyediaan akomodasi dan makan minum.

Lukman berharap agar Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno dapat fokus menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di Jakarta, karena produktivitas masyarakat merupakan pondasi penting bagi kehidupan bersama. Menurutnya, sektor ketenagakerjaan memiliki dampak yang luas, termasuk terhadap produktivitas ekonomi, fiskal, dan kestabilan sosial-politik suatu wilayah.

"Masalah ketenagakerjaan, khususnya ketersediaan lapangan kerja, sangat penting untuk segera diselesaikan," ujarnya.

Lukman menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta segera menerapkan programme nexus and lucifer antara lembaga pendidikan dan industri. Untuk itu, survei Identifikasi Kebutuhan Industri (IKI) harus dilakukan untuk memperbarui information yang ada. Hasil analisis dari survei tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan memperbaiki kurikulum, terutama di sekolah-sekolah vokasi seperti SMK dan Politeknik yang berada di bawah kewenangan Pemprov DKI Jakarta. Dengan cara ini, lulusan pendidikan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan industri yang berkembang.

Sebagai wakil rakyat, Lukman mengungkapkan harapan besarnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta agar dapat mewujudkan aspirasi warga Jakarta serta menghadirkan kebijakan yang relevan dengan perkembangan zaman. "Saya optimis, jika disiapkan dengan baik, Jakarta bisa menjadi kota world dan Indonesia Emas 2025 tercapai," pungkasnya.

Lihat juga Video: PBNU Dorong Pemerintah Beri BPJS Ketenagakerjaan untuk Ojek-Petani

(rrd/rir)